Home » Opini » Perspektif Pemberdayaan Perempuan Bukan Pelemahan atas Peran Strategis Ibu (2)
bayangan-perempuan-

Perspektif Pemberdayaan Perempuan Bukan Pelemahan atas Peran Strategis Ibu (2)

SELAIN konvensi cedaw ini, Indonesia juga terikat berbagai kesepakatan tingkat dunia lainnya yakni UN Decade for Women (1975-1985), The Nairobi Forward-Looking Strategies (1985), The Beijing Platform for Action (1995), dan yang terakhir adalah Millenium Development Goals (MDGs) (2000), yang diratifikasi pada saat Deklarasi Millenium di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Millenium di New York pada September. MDGs berisi 8 tujuan dan 17 target yang harus dicapai oleh 191 negara anggota PBB pada tahun 2015.

Baik CEDAW maupun MDGs, sama-sama menekankan pentingnya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Milenium (Millennium Development Goals-MDGs) pada tahun 2015. Di Indonesia, instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) di segala bidang pembangunan beserta pedoman pelaksanaannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri/Permendagri No.32 Tahun 2003 tentang pelaksanaan PUG di daerah, yang kemudian diganti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri/Inmendagri No.15 sebagai Pedoman Umum (Pedum) pelaksanaan PUG di daerah dan fokus pada anggaran responsive gender.

Peraturan-peraturan tersebut menjadi indikator bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) menjadi indikator sejauh mana komitmen pemerintah dalam perlindungan kesetaraan gender. Bahkan agar langkah-langkah dalam sistem dan mekanismenya, perlu diatur dan bentuk pengaturan yang lebih tepat adalah UU, dalam hal ini akan dibentuk Rancangan undang-undang Kesetaraan dan Keadilan Gender. Konsideran inilah yang membuat para aktifis perempuan mengusulkan RUU ini untuk segera disahkan menjadi UU kepada Komisi VIII bersama pemerintah. Walaupun akhirnya RUU KKG pada akhirnya tidak disetujui dalam rapat Paripurna DPR RI. Namun, berbagai upaya optimal para aktifis perempuan tersebut memperkuat serta memberikan makna bahwa perspektif Responsip Gender menjadi mainstreaming kebijakan negara dalam pemberdayaan perempuan di Indonesia.

Pertanyaan selanjutnya dengan Perspektif KKG dan PUG apakah ini justru pelemahan terhadap fungsi ibu?


PUG dan KKG pada dasarnya hal yang sama, ini hanya sebuah alat dan tujuan. Kalangan aktifis perempuan menjadi strategi Pengarusutamaan Gender sebagai alat untuk mencapai kesetaraan gender. Namun pengertian kesetaraan dan keadilan yang selama ini menjadi titik tekan kalangan aktifis tentunya memerlukan pemaknaan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya di Indonesia. Yang telah terbukti membangun tatanan masyarakat yang nyaman yang tentunya sebagai bukti bahwa bangunan relasi antara lelaki dan perempuan bukan atas penonjolan hak masing-masing melainkan menjadi mitra dalam membangun kebaikan, namun tidak dipungkiri bahwa ada praktek-praktek yang salah.

Perpekstif PUG dan KKG ini tentunya tidak dipungkiri memiliki kesamaan dengan falsafah pergerakan-pergerakan perempuan di berbagai negara, yakni mengiginkan kesetaraan dan keadilan. Termasuk di mana negara tersebut memiliki Konsep ERA (Equal Rights Amandement). Konsep ini menginginkan kesetaraan 50/50 dalam segala bidang, yang tentunya berasumsi tidak ada perbedaan alami antara laki-laki dan perempuan, sehingga yang diinginkan adalah equal treatment antar jenis kelamin.

Segala undang-undang yang memberikan proteksi kepada perempuan, misalnya cuti hamil, dianggap sebagai perbuatan diskriminasi. Kalau perempuan diberikan cuti hamil, tentunya asumsi yang dipakainya akan runtuh, karena perempuan memang berbeda dari laki-laki karena faktor biologisnya. Dan faktor biologis ini tentunya akan mempengaruhi kebijakan sosial.

Hal ini tidak diinginkan oleh para feminis liberal, karena akan terus melanggengkan pendapat bahwa memang ada perbedaan alami antara laki-laki dan perempuan. Kalau perbedaan biologis ini diterima, tentunya akan ada tuntutan yang harus dipenuhi, yaitu diberikannya perlakuan khusus kepada perempuan, bukan perlakuan yang sama dengan laki-laki.

Jika konsep ERA ini diterapkan akan banyak perempuan yang menderita. Apa yang tertera pada ERA bahwa tidak ada masalah bagi perempuan. Di mana perempuan dapat melakukan apa saja seperti apa yang dilakukan laki-laki dengan term yang sama, ternyata mengiring perempuan dalam konflik, yaitu antara karir dan peran keibuannya. Konflik ini sama sekali dilupakan dalam konsep ERA. Perlakuan sama antara laki-laki dan perempuan tidak dapat diterapkan, dan tentunya kesetaraan gender 50/50 adalah mustahil tercipta (Mary Ann Mason, ahli hukum AS yang banyak menangani kasus perceraian).

BERSAMBUNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*