Home » Opini » Perspektif Pemberdayaan Perempuan Bukan Pelemahan atas Peran Strategis Ibu (3-Habis)
bayangan-perempuan-

Perspektif Pemberdayaan Perempuan Bukan Pelemahan atas Peran Strategis Ibu (3-Habis)

DAMPAK lain dari perspektif kesetaraan ini, berdampak terhadap legalisasi aborsi. Masalah anak adalah masalah yang cukup pelik dalam diskursus feminisme liberal. Isu yang tidak kalah penting dalam perdebatan natural rights, adalah sesuatu yang menyangkut hak reproduksi perempuan. Masalah reproduksi adalah permasalahan biologis yang menyebabkan kedudukan perempuan menjadi tidak setara, karena “hanya perempuan yang bisa melahirkan” dengan segala implikasi peran-peran yang harus dilakukannya. Hak-hak reproduksi menurut para feminis liberal adalah milik perempuan sendiri yang harus dipenuhi. Hak-hak ini menyangkut pemakaian alat-alat kontrasepsi dan melakukan aborsi bagi kandungan yang tidak diinginkannya.

Menurut para feminis liberal banyak perempuan yang terhambat “kemajuannya” di dunia publik karena mempunyai anak. Namun berhubung budaya yang membentuk mereka menjunjung tinggi nilai seorang ibu, atau adanya standar normatif yang tidak membenarkan praktik aborsi, maka menurut mereka banyak perempuan yang tidak mempunyai pilihan dalam hal ini. Oleh karena itu, perempuan perlu diberikan hak yang dijamin secara hukum untuk menentukan pilihannya.

Pemberian hak-hak reproduksi kepada perempuan sebetulnya untuk menunjang ide persamaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan seperti pada konsep Equal Rights Amendment (ERA) atau Amandemen Persamaan Hak yaitu menghapuskan perbedaan perlakuan terhadap jenis kelamin dalam bidang hukum. Arti hak reproduksi dalam hal ini pada esensinya adalah pemberian hak kepada kaum perempuan untuk melakukan aborsi dan pemakaian alat-alat kontrasepsi. Asumsi yang dipercaya oleh mereka adalah bahwa pada dasarnya kebanyakan perempuan tidak mau mempunyai anak. Mayoritas perempuan sebetulnya ingin berkarir dan tidak mau memerankan tugas keibuan. Tentunya asumsi ini tidak bisa dibenarkan, karena ternyata banyak perempuan berkarier sekalipun, masih berkeinginan untuk mempunyai anak.

Jika aturan mengenai kebebasan reproduksi bagi perempuan disalahartikan maka akan menjadi pintu gerbang dalam hal legalisasi aborsi. Dengan alasan bahwa perempuan bebas untuk menentukan pilihannya akan mempunyai anak atau tidak, tindakan aborsi dibenarkan walau tanpa sebab-sebab kedaruratan medis. Dan tidak seorangpun yang dapat menghalanginya, termasuk si suami. Hak kebebasan menentukan pilihan terhadap masalah ini menyebabkan perempuan kehilangan kefitrahan sebagai ibu yang seharusnya memiliki kepekaan dan sensitivitas melindungi anak yang ada di dalam rahimnya.

Dan yang paling parah adalah rusaknya institusi sosial dan keluarga. Paradigma feminis seringkali memandang relasi perempuan dan laki-laki melalui pendekatan sosial-konflik. Begitu juga ketika berbicara mengenai institusi keluarga menurut pendekatan sosial-konflik. Friedrich Engels, menulis buku Origins of The Family, Private Property, and the State (1884). Engels menulis tentang analisis pola konflik yang terdapat dalam keluarga namun belum diaplikasikan secara luas dalam konteks keluarga. Dikatakan bahwa keluarga nuklir berdasarkan pemilikan pribadi adalah sebagai penindasan perempuan yang paling parah. Hubungan suami istri dalam keluarga dianalogikan oleh Engels sebagai hubungan antara kelas kapitalis dan kelas proletar.

Teori ini kemudian diterapkan oleh Collins (1975) secara sistematis. Dikatakannya bahwa kaum pria diibaratkan sebagai kaum borjuis, dan kaum perempuan sebagai kaum proletar yang tertindas, baik dalam kaitan fungsi ekonomi, seksual, dan pembagian property dalam keluarga. Selanjutnya Collins (1987) mengatakan bahwa keluarga oleh model struktural-fungsional dijadikan institusi untuk tujuan melanggengkan sistem patriarkat. Di mana kedudukan suami, istri, dan anak-anak tetap pada posisi vertikal dan dianggap sebagai struktur ideal. Padahal struktur yang vertikal tersebut menurut perspektif konflik adalah potensial untuk timbulnya konflik yang berkepanjangan.

Menurut teori ini, situasi konflik dalam kehidupan sosial tidak dianggap sebagai sesuatu yang abnormal atau disfungsional, tetapi bahkan dianggap sesuatu yang alami dalam setiap proses sosial. Adanya konflik bersumber dari struktur dan fungsi keluarga itu sendiri. Seorang suami dengan kedudukannya sebagai kepala keluarga akan menimbulkan konflik terbuka dengan istrinya yang mempunyai kedudukan ibu rumah tangga. Karena pada asumsi dasarnya adalah, siapa yang mempunyai kekuasaan akan selalu dianggap menindas siapa yang berada di bawahnya.

Filsafat feminisme Marxis misalnya, menganggap bahwa segala kepemilikan pribadi, dalam hal ini pria memiliki perempuan, adalah sumber penindasan. Pria yang dianggap sebagai “pemilik sumber daya” yang dilegitimasi oleh budaya dan nilai-nilai patriarkat, telah menempatkan perempuan pada posisi “abdi” karena harus bergantung pada suami dengan beban pekerjaan reproduksi dan pengasuhannya. Hal ini menurut para feminis telah membuat ketidakadilan dalam sistem kepemilikan dalam keluarga, di mana perempuan ada dalam posisi yang tidak menguntungkan karena peran ekspresifnya.

Oleh karena itu, model konflik ini menuduh institusi keluarga sebagai institusi yang melestarikan pola relasi hierarkis yang dianggap menindas. Sebagai superstruktur institusi keluarga adalah agama, nilai-nilai dan budaya. Superstruktur dianggap member legitimasi pada pola relasi dan struktur yang hierarkis dalam keluarga. Budaya, norma, nilai dan agama yang mengagungkan peran keibuan perempuan dalam paradigma ini dianggap sebagai opium yang dapat melupakan para perempuan, bahwa para perempuan adalah makhluk yang rasional dan dapat bersifat mementingkan diri sendiri.

SIFAT mengabdi perempuan ini dianggap rentan, karena dapat dipakai oleh para suami untuk mengabdi kepadanya. Dan menurut para feminis ini adalah sebuah bentuk penindasan. Menurut Ratna Megawangi (1999), model konflik memang menempatkan kepentingan individu untuk mengaktualisasikan dirinya di atas kepentingan keluarga. Peran domestik yang biasa dilakukan oleh para perempuan, dianggap telah menjadikan perempuan tidak dapat mengaktualisasikan dirinya karena pekerjaan domestik memang untuk kesejahteraan seluruh anggota keluarga, bukan untuk kepentingan individunya saja. Hanya individu yang dapat menjadi agenlah yang menciptakan perubahan dalam masyarakat.

Oleh karena itu, menurut perspektif sosial-konflik para individu (perempuan) harus dibebaskan dari belenggu keluarga, dan harus bertanggung jawab atas dirinya. Sehingga, para perempuan dapat menjadi individu otonom dan mandiri, serta bebas untuk dapat mengaktualisasikan dirinya. Salah satu caranya adalah konsep kepala keluarga (suami) sebagai pemberi nafkah dan pelindung keluarga, harus diubah karena tidak sesuai dengan model konflik yang menempatkan individu sebagai atom yang terpisah dari keluarganya. Apakah perspektif PUG dan KKG dalam pemberdayaan perempuan negeri ini tidak membutuhkan koreksi? Atau kita biarkan menguat dan mengakar sampai terjadi kerusakan terhadap tatanan masyarakat hari ini, terutama pelemahan terhadap peran menjadi seorang ibu?

Kemana arah atau perspektif Kebijakan Pemberdayaan Perempuan yang kita inginkan?

Kebijakan Pemberdayaan Perempuan adalah sebuah kebijakan yang diarahkan dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan. Serta peningkatan peran perempuan dalam pembangunan dengan prisip kemitraan antara laki-laki dan perempuan dengan berbasis kepada nilai budaya dan nilai agama di Indonesia. Dengan prinsip kemitraan antara laki–laki dan perempuan memberi makna bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tanggungjawab bersama untuk meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan pembangunan di semua bidang.

Perlindungan perempuan dari semua bentuk kejahatan, kekerasan, kezhaliman, dan hal-hal yang membahayakan keselamatan dan kehidupan perempuan. Dan terlibat bersama dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan pemberdayaan perempuan di tingkat nasional dan daerah. Serta peningkatan peran dan kapasitas lembaga-lembaga komunitas perempuan untuk peningkatan kesejahteraan perempuan berbasis budaya dan nilai kearifan lokal di Indonesia.

Peningkatan pemberdayaan perempuan dengan capaian peningkatan kualitas hidup menjadi bagian yang tidak terpisahkan atau saling berintegrasi dalam peningkatan kapasitas peran perempuan sebagai seorang ibu. Yang nantinya akan melahirkan generasi bangsa melalui anak-anak yang berkualitas. Dan ini adalah kontribusi yang strategis untuk masyarakat dan bangsa ini. Penguatan peran menjadi ibu bermakna bahwa negara ini telah menyiapkan ketangguhan yang sangat dasyhat dan benteng yang kokoh buat bangsa dan negeri ini. Keberlanjutan dan eksistensi negeri ini ada pada ibu-ibu yang mencintai tugas mulianya sebagai seorang ibu, amanah dari zat penguasa dan pemilik bangsa dan dunia ini. Inilah renungan bagi pemimpin bangsa dan siapa saja yang mencintai negeri ini. []

Sumber: islampos.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*